Politik Luar Negeri Indonesia

SEJARAH POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

    politik luar negeri Indonesia bebas aktif yang dikemukakan oleh Hatta sama sekali bukan retorika kosong mengenai kemandirian dan kemerdekaan, akan tetapi dilandasi pemikiran rasional dan bahkan kesadaran penuh akan prinsip-prinsip realisme dalam menghadapi dinamika politik internasional dalam konteks dan ruang waktu yang spesifik. Bahkan dalam pidato tahun 1948 tersebut, Hatta dengan tegas menyatakan, percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri tidak berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan daripada pergolakan politik internasional.

Pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari para founding fathers kita adalah bahwa politik internasional tidak bisa dihadapi dengan sentimen belaka. Namun, dengan realitas dan logika yang rasional. Contoh yang paling sering disebut adalah pilihan yang diambil Uni Soviet pada 1935 ketika ia harus menghadapi kelompok fasis pimpinan Hitler. Para pemimpin Uni Soviet menyerukan kader dan sekutunya di seluruh dunia untuk mengurangi permusuhan dengan kelompok kapitalis dan menyerukan dibentuknya front bersama melawan fasisme. Kemudian pada 1939, Uni Soviet mengadakan kerja sama nonagresi dengan musuhnya sendiri, Jerman. Dengan itu, Soviet terbebaskan untuk beberapa waktu lamanya dari ancaman penaklukan. Contoh inilah yang dikemukakan Hatta untuk menggambarkan betapa politik internasional sedapat mungkin dijauhkan dari prinsip sentimental dan didekatkan pada prinsip realisme.

Dalam sejarah pembangunan Negara Republik Indonesia banyak orang yang berjasa mendukung pelaksanaan pembangunan Negara. Salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar adalah Bapak presiden Negara Republik Indonesia yang kedua , Bapak Suharto, beliau merupakan seorang yang amat berpengaruh dalam sejarah pembangunan Negara republik Indonesia. Sebab dalam masa pemerintahan beliaulah Indonesia mengalami banyak kejadian penting yang berperan membentuk pondasi negara hingga menjadi seperti sekarang. Dalam politik luar negeri dan diplomasi Republik Indonesia, beliau memiliki peran besar sebagai penentu sikap yang diambil Negara dalam menghadapi dunia Internasional.

Kemerdekaan yang telah diperoleh tidak serta merta menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat.  Namun upaya Indonesia untuk mencari pengakuan internasional tampaknya tidak didukung oleh perkembangan politik internasional yang tengah terjadi saat itu. Perang Dunia II telah menjadikan situasi persaingan tajam antara blok barat dan timur. Namun pemimpin Indonesia saat itu menunjukkan sikap dan orientasi politik luar negerinya yang independen. Indonesia berpendapat bahwa timbulnya blok-blok raksasa di dunia ini dengan persekutuan-persekutuan militernya tidak akan menciptakan perdamaian, malah sebaiknya akan merupakan benih-benih ancaman terhadap perdamaian.

PENGERTIAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

    Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Politik luar negeri yang berlandaskan pada pembukaan UUD 1945, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, serta anti penjajahan bangsa satu terhadap bangsa lainnya karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka rinian politik luar negeri adalah sebagai berikut : Sebagai bagian integral dari strategi nasional. Politik luar negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional dalam kehidupan antar bangsa.

TUJUAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

•       Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

•       Dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.

•       Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.

•       Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerjasama dan pembangunan kawasan.

•       Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC dan WTO.

•       Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana.

•       Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan dan kesejahteraan.

LANDASAN HUKUM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Landasan Idiil

Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, terutama sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”  karena pandangan Indonesia yang menolak adanya penindasan manusia atas manusia atau pengisapan oleh negara lain.

Landasan Konstitusional

1. Pembukaan UUD 1945

• Alinea I, "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan"
• Alinea IV, "...Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..."

2. UUD 1945 pasal 11 ayat 1, "Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perjanjian, dan perdamaian dengan negara lain".

3. UUD 1945 pasal 13 ayat:

• ayat (1): Presiden mengangkat duta dan konsul
• ayat (2) Dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR
• ayat (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR

Landasan Operasional

1.      Undang-undang nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
  2. Undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
  3. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
  4. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka    Panjang Nasional
  5. PP nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
  6. Perpres nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
  7. Keputusan Presiden nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di luar negeri
  8. Keputusan Menteri Luar Negeri nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Neger

PERAN POLITIK LUAR NEGERI MELALUI PERWAKILAN

Saat ini kita berada pada era globalisasi, dimana batas-batas negara sudah menjadi kabur. Dengan demikian kita sudah menjadi negara dunia karena kemajuan teknologi yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan warga negara lainnya di belahan bumi manapun.

Sebagai warga dunia di era globalisasi  ini, Indonesia mau tidak mau ikut terlibat dalam segala aktivitas internasional. Perkembangan dunia yang sudah melintasi batas-batas wilayah negara lain sangat membutuhkan alasan yang jelas dan tegas agar tercipta suasana kerukunan dan kerja sama yang saling menguntungkan

Peranan politik luar negeri Indonesia di era globalisasi ini diwujudkan dalam beberapa program, antara lain berikut ini.

1.    Program pemantapan diplomasi Indonesia

Pemerintah Indonesia mengupayakan jalur diplomasi untuk memantapkan politik luar negeri Indonesia yang telah menghasilkan beberapa kerja sama di berbagai bidang.

a.    Melakukan perundingan tentang batas negara dengan negara tetangga, antara lain sebagai berikut.

1)   Perundingan delineasi dan demarkasi batas darat dengan Timor leste

2)   Perundingan batas maritim dengan Malaysia

3)   Perundingan batas laut dengan Singapura

b.    Melakukan kerja sama mengenai penanganan masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri dengan Malaysia dan Jordania

2.    Program perdamaina dunia

Sebagai negara yang ikut serta aktif dalam proses perdamaian dunia, Indonesia merupakan negara yang diperhitungkan dalam upaya perdamaian dunia. Hal ini dibuktikan pada tahun 2006, Indonesia telah memperoleh kepercayaan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2007-2009.

Kesempatan ini sangatlah penting bagi Indonesia untuk turut serta berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan internasional, seperti masalah Israel-Palestin, masalah narkotika dan sebagainya, yang juga erat kaitannya dengan berbagai kepentingan nasional.

Selain itu, Indonesia melakuakn kerjasama bilateral, regional, dan multilateral dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas batas negara seperi terorisme, pencucian uang, kejahatan narkotika, penyelundupan dan perdagangan manusia.

3.    Program ekonomi

Indonesia telah mengadakan kerja sam ekonomi, baik secar bilateral maupun multilateral dalam rangka meningkatkan kesehjateraan bersama.

a.         Penggalangan usaha Indonesia untuk promosi terpadu di berbagai negara amerika dan Eropa.

b.        Peningkatan perdagangan internasional

4.    Program budaya

Dalam rangka memperkenalkan kebudayaan nasional Indonesia, hasil-hasil pembangunan dan daerah-daerah tujuan wisata, pemerintah Indonesia memfasilitasi berbagai kegiatan budaya antara lain:

a.         Pagelaran budaya Indonesia Magiliticum Quantum

b.        Pengiriman duta belia keberbagai negara.

c.         Program maganng bagi petani Fiji yang ingin belajar lebih khusus tentang pertanian di Indonesia.

d.        Pemberian beasiswa kebudayaan dan seni bagi masyarakat dalam lingkup South West Pasifiv Dialogue.

PERAN SERTA INDONESIA DALAM ORGANISASI INTERNASIONAL

A. Gerakan Non Blok (GNB)

Gerakan Non Blok (non-aligned) merupakan organisasi negara-negara yang tidak memihak Blok Barat maupun Blok Timur. Berdirinya Gerakan Non Blok di latar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut.

(i)                 Diilhami Konferensi Asia-Afrikadi Bandung (1955)di mana negara-negara yang pernah dijajah perlu menggalang solidaritas untuk melenyapkan segala bentuk kolonialisme.

(ii)               Adanya krisis Kuba pada tahun 1961di mana Uni Soviet membangun pangkalan peluru kendali secara besar-besaran di Kuba, hal ini mangakibatkan Amerika Serikat merasa terancam sehingga suasana menjadi tegang. Ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur ini mendorong terbentuknya GNB.

Peranan Indonesia dalam Gerakan Non Blok

(a)   Presiden Soekarno adalah satu dari lima pemimpin dunia yang mendirikan GNB.

(b)   Iku memprakarsai berdirinya Gerakan Non Blok dengan menandatangani Deklarasi Beograd sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok I pada tanggal 1-6 September 1961.

(c)   Indonesia menjadi pemimpin GNB pada tahun 1991. Saat itu Presiden Soeharto terpilih menjadi ketua GNB. Sebagai pemimpin GNB, Indonesia sukses menggelar KTT X GNB di Jakarta.

(d)   Indonesia juga berperan penting dalam meredakan ketegangan di kawasan bekas Yogoslavia pada tahun 1991.

(e)   Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok X yang berlangsung pada tanggal 1-6 September 1992 di Jakarta.

(f)     Ekspor dan impor perdagangan Indonesia dengan negara anggota GNB.

B. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hokum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan social, hak asasi, dan pencapaian perdamaian dunia.

PBB didirikan oleh San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC. Namun siding umum yang pertama dihadiri oleh wakil dari negara baru berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House, London. Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip bernama Liga Bangsa-Bangsa yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.

Peranan Indonesia dalam PBB

            Republik Indonesia tidak hanya menerima bantuan dari PBB akan tetapi juga berperan aktif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap PBB, yakni sebagai berikut.

(a)   Secara tidak langsung, Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia melalui kerja sama dalam konferensi Asia Afrika, ASEAN, maupun Gerakan Non Blok.

(b)   Secara langsung yakni Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda atau Kontingen Garuda (KONGA) sebagai sumbangan terhadap PBB untuk menciptakan perdamaian dunia.

(c)   Pada tahun 1985 Indonesia membantu PBB yakni memberikan bantuan pangan ke Ethiopia pada waktu dilanda bahaya kelaparan. Bentuan tersebut disampaikan pada peringatan Hari Ulang Tahun FAO ke-40.

(d)   Indonesia pernah dipilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1973-1974.

(e)   Berdasarkan Frago (Fragmentery Order) Nomor 10/10/08 tanggal 30 Oktober 2008, penambahan Kontingen Indonesia dalam rangka misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan.

(f)     Peran serta Indonesia dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

(g)   Indonesia telah berpartisipasi dalam 4 operasi pemeliharaan perdamaian PBB (UNPKO) sejak UNEF (Un Emergency Forces) di Sinai tahun 1957.

(h)   Penyumbang pasukan / Polisi / Troops / Police (Contributing Country) dengan jumlah personil sebanyak 1.618. Saat ini Indonesia terlibat aktif 6 UNPKO yang tersebar di 5 Negara.

(i)     Pengiriman PKD dibawah bendera PBB menunjukkan komitmen kuat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai.

(j)      Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Mesir segera mengadakan siding menteri luar negeri negara-negara Liga Ararb pada 18 Nove,ber 1946. mereka menetapkan tentang pengakuan kemerdekaan TI sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. Pengakuan tersebut adalah pengakuan De Jure menurut hokum internasional.

(k)   Awal pekan ini Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada pemilihan yang dilakukan Majelis Hukum PBB melalui pemungutan suara dengan perolehan 158 suara dukungan dari keseluruhan 192 negara anggota yang memiliki hak pilih.

C. Konferensi Asia Afrika (KAA)

Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan beru saja memperoleh kemerdekkaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India, dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Dandung, Indonesia. Tujuannya mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperalis lainya.

Peranan Indonesia dalam KAA

(a)   Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Pancanegara II yang berlangsung tanggal 28-29 Desember 1954 di Bogor (Jawa Barat). Konferensi ini sebagai pendahuluan dari KAA.

(b)   Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan KAA yang berlangsung pada tanggal 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung (Jawa Barat). Dalam konferensi ini beberapa tokoh Indonesia menduduki peranan penting, diantaranya adalah :

Ketua Konferensi                              : Mr. Ali Sastroamidjoyo

Sekretaris Jenderal Konferensi      : Ruslan Abdulgani

Ketua Komite Kebudayaan             : Mr. Muh. Yamin

Ketua Komite Ekonomi                    : Prof. Ir. Roseno

(c)   Dalam KAA Indonesia termasuk salah satu penggagas pertemuan tersebut bersama Mesir dan India sehingga diadakan untuk yang pertama kalinya di Bandung tahun 1955.

D. ASEAN

ASEAN (Association of South East Asia Nations), atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (PERBARA), merupakan organisasi kerja sama regional negara-negara Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Meskipun organisasi ini bertekad mewujudkan stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara dari pengaruh asing, tetapi bukan merupakan organisasi politik. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang berdirinya ASEAN.

Peranan Indonesia dalam ASEAN

            Peranan Indonesia dalam ASEAN sangat besar diantaranya sebagai berikut.

(a)   Indonesia merupakan salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967.

(b)   Indonesia berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dalam masalah Indocina. Indonesia berpendapat bahwa penyelesaian Indocina secara keseluruhan dan Vietnam khususnya sangat penting dalam menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 15-17 Mei 1970 di Jakarta diselenggarakan konferensi untuk membahas penyelesaian pertikaian Kamboja. Dengan demikian Indonesia telah berusaha menyumbangkan jasa-jasa baiknya untuk mengurangi ketegangan-ketegangan dan konflik-konflik bersenjata di Asia Tenggara.

(c)   Indonesia sebagai penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pertama ASEAN yang berlangsung di Denpasar, Bali pada tangga 23-24 Februari 1976.

(d)   Pada tanggal 7 Juni 1976 Indonesia ditunjuk sebagai tempat kedudukan Sekretariat Tetap ASEAN dan sekaligus ditunjuk sebagai Sekretaris Jendral Pertama adalah Letjen. H.R. Dharsono yang kemudia digantikan oleh Umarjadi Njotowijono.

(e)   Indonesia menjadi tempat pembuatan pupuk se-ASEAN, tepatnya di Aceh yang nantinya akan digunakan negara-negara ASEAN, otomatis Indonesia mendapatkan keuntungan dan juga bisa mengurangi pengangguran di Indonesia.

(f)     Mengikuti kerja sama regional seperti ini maka akan lebih dihormati negara lain, seperti hanya kerja sama regional yang di Eropa ataupun Timur Tengah, lebih-lebih kalau ASEAN kuar dimata Internasional (sayangnya di Internasional ASEAN kurang dipandang)

(g)   AL-TNI saring melakukan latihan bersama dengan Singapura sehingga akan membuktikan pada dunia bahwa militer Indonesia masih kuat, dan Indonesia pun melakukan perjanjian Ekstradisi disemua negara ASEAN, walaupun agak lama untuk mendekati Singapura.

(h)   Pada KTT ASEAN ke-9 tanggal 7-8 Oktober 2003 di Bali, Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN (Asean Community). Komunitas ini mencakup bidang keamanan, sosial – kebudayaan, dan ekonomi.

(i)     Pada tahun 2004 Indonesia menjadi negara yang memimpin ASEAN. Selama memimpin, Indonesia menyelenggarakan serangkaian pertemuan. Diantara pertemuan itu adalah pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (Asean Ministerial Meeting), Forum Kawasan ASEAN (Asean Regional Forum), Pertemuan Kementrian Kawasan mengenai penanggulangan terorisme, dan beberapa pertemuan lainnya.

(j)      Menjadi tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa bumi dan tsunami pada Januari 2005. pertemuan ini bertujuan untuk membicarakan tindakan-tindakan mengatasi bencana tsunami pada 26 Desember 2004.

(k)   Pada bulan Agustus 2007 diresmikan Asean Forum 2007 di Jakarta. Forum ini diselenggarakan untuk mendukung terwujudnya Komunitas Asean 2015 diselenggarakan dalam rangka memperingati hari jadi ASEAN ke-40.

(l)      Pada KTT Asean ke-19 tanggal 17-19 November 2011 Indonesia kembali menjadi tuan rumah.

(m) Kesepakatan Kawasan Bebas Senjara Nuklir Asia Tenggara atau Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ)